opsjurnal.online, Sukabumi - Banyaknya temuan penyelewengan penggunaan keuangan negara, berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan beberapa bulan belakangan ini di Kab. Sukabumi khususnya, membuat E. Suhendi selaku Ketua KPK Jabar Kab. Sukabumi miris.
Di sampaikan E. Suhendi, penyelewengan itu terjadi akibat ketidakpatuhan pejabat terhadap aturan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak kecil.
"Kami berharap BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara saja, akan tetapi juga melakukan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar bisa meningkatkan kemampuannya, baik dalam penggunaan maupun sistem pelaporan keuangan negara sehingga paham akan aturan yang berlaku," Terang E. Suhendi kepada opsjurnal.online usai mengikuti pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kamis, (09/11/23).
Pertemuan itu di sampaikan E. Suhendi, dalam rangka Kunjungan Kerja Komite pencegahan korupsi Jawa Barat dengan BPK perwakilan Jawa Barat yang berlangsung di Aula BPK Provinsi jawa Barat.
Dari pertemuan tersebut Tugas BPK ditambahkan, tidak hanya memeriksa tetapi juga memberikan penyuluhan agar ke depannya semakin baik dan mempersempit potensi kesalahan.
"BPK diharapkan memberi penyuluhan kepada aparat pemerintah agar lebih baik dalam menggunakan dan menyampaikan sistem pelaporan keuangan negara, karena alasan itu, kemampuan dalam hal pemakaian dan pencatatan keuangan negara tersebut sangat mendesak," Jelasnya.
Agar tidak ada lagi kesalahan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dan bangsa Indonesia tetap memiliki uang yang cukup untuk melakukan pembangunan.
"Pasca kasus Achsanul Qosasi, BPK mengalami goncangan yang cukup besar, Kasus itu memang sangat memprihatinkan, tetapi BPK tidak boleh terpuruk harus segera bangkit, salah satunya adalah berkontribusi meningkatkan kemampuan pejabat negara," tambah E. Suhendi.
Tim investigasi kpk jabar setda kab Sukabumi mengatakan berdasarkan hasil audit, penyelewengan terhadap keuangan negara sangat memprihatinkan.
Sebab, pascacovid-19, penyelewengan keuangan semakin banyak terjadi, baik kualitatif maupun kuantitatifnya.
Bahkan ada dua provinsi yang turun derajat, karena gagal mempertahankan predikat WTP. Ini terjadi karena kepala daerahnya terjerat kasus pidana korupsi.
"Tim investigasi kpk Jabar mengakui, pemeriksaan yang dilakukan BPK lebih teliti dan akurat, sehingga temuan yang didapat semakin besar Itu terjadi karena adanya penambahan tenaga auditor di sepanjang tahun 2022 yang mencapai 30 persen," Pungkasnya.
(Dodi Mubarok)
