masukkan script iklan disini
"Pesan presiden itu bagus, tapi menurut saya presiden mesti paham bahwa kebijakan alutsista itu bukan saja TNI yang menentukan. Adalah juga Kementerian Pertahanan, nah itu kenapa menurut saya Kemhan dan Mabes TNI itu harus saling mendukung. Karena kadang-kadang yang terjadi adalah mabes angkatan itu minta A, kemudian Kemhan melihatnya lain. Jadi harus bijak belanja alutsista itu harusnya tidak dinyatakan kepada TNI saja, tetapi kepada Menteri Pertahanan," kata Connie kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).
Connie mengatakan pemerintah sebelum membeli alutsista tertentu harus jelas dahulu peruntukannya untuk menghadapi ancaman apa. Sebab, kata dia, setiap alutsista memiliki kekhususan tersendiri untuk menghadapi suatu ancaman.
"Paling penting adalah kita beli alutsista itu buat apa? Menghadapi ancaman apa? Itu mesti klir. Karena ancaman kita di 200 nautical miles atau ancaman kita di 2 samudra sesuai pesan Nawacita itu beda. Kedua samudra kita perlu kapal induk atau F35, tapi kalau cuma di negara kawasan kita tidak perlu itu, cukup dengan fregat yang 150 meter," ucapnya.
Lebih jauh, dia tak hanya bicara terkait belanja autsista. Tapi Connie juga menyinggung soal alutsista jika sudah dibeli bakal dioperasikan atau tidak.
"Untuk melakukan riderners, menurut saya pengguna anggaran itu harus ada di Kemhan untuk belanja alutsista, tapi untuk operasi latihan pemeliharaan perawatan itu harus ada di PA-nya Panglima TNI," ujarnya.
"Hari ini kita boleh saja punya alutsista banyak, boleh saja punya 100 kapal perang misalnya atau 1.000 pesawat tempur. Tapi kalau riderners mereka, kesiapan mereka rendah karena harwat (pemeliharaan perawatan) dan opslatnya (operasi latihan) rendah, maka itu akan berakibat," tambahnya.
Connie menyebut tidak perlu sebuah negara memiliki industri pertahanan sendiri. Menurutnya, sekelas Amerika Serikat pun tidak independen memproduksi alutsista sendiri, melainkan bekerja sama juga dengan negara lainnya.
"Negara sehabat Amerika sekalipun.. saya pernah ke Boeing ya itu tidak ada independen bisa bikin semuanya sendiri, enggak. Itu bekerja sama dengan beberapa negara. Contoh lah Singapura, Singapura itu beli kapal selam dengan catatan semua elemen kapal selam tersebut itu harus pake punya Singapura. Nah Indonesia harusnya bisa begitu. Jadi itu PR kita ke depan," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berbicara tentang alutsista TNI. Jokowi meminta TNI memprioritaskan penggunaan alutsista produksi dalam negeri.
"Modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari perkembangan investasi industri pertahanan dalam negeri. Sehingga harus didorong transfer teknologi, harus didorong peningkatan SDM, dan harus diutamakan produk dalam negeri," kata Jokowi saat memimpin upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).
Jokowi mengatakan modernisasi alutsista merupakan hal yang penting. Jokowi mengatakan pengadaan alutsista modern akan dilakukan secara bijak.
"Untuk urusan alutsista, memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya," jelasnya.
Jokowi mengatakan anggaran untuk belanja alutsista terbatas. Dia meminta pembelanjaan harus bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.
Sumber: detik.com
