Opsjurnal.online, Jakarta -- Forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2023 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 19 September 2023 mengeluarkan rekomendasi menolak kebijakan sekolah lima hari dan kegiatan belajar-mengajar dimulai dari pagi hingga sore hari (full day school). Ada dua alasan NU mengeluarkan rekomendasi itu.
"Rekomendasi kami adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," kata Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah Abdul Ghaffar Rozin ketika membacakan hasil rekomendasi, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9).
Pria yang akrab disapa Gus Rozin ini menjelaskan dua alasan NU menolak aturan lima hari sekolah dari pagi hingga sore tersebut dari aspek sosiologis dan yuridis.
Dari sisi sosiologis, ia menilai kebijakan sekolah lima hari mengganggu pengajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan. Sebab, kegiatan keagamaan biasanya didapatkan anak-anak saat waktu sore selepas sekolah umum.
"Nahdlatul Ulama mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school, lima hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasuth i'tidal moderat akan tidak menjadi maksimal atau terancam," kata dia.
Sementara dari aspek yuridis, Gus Rozin menjelaskan sebetulnya sudah ada Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja. Ia mengatakan permendikbud itu dicabut karena kedudukan perpres lebih tinggi dan regulasi lebih mutakhir.
"PBNU pernah melakukan penolakan terhadap Permendikbud tentang hari sekolah yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 87 Tahun 2017 juga," katanya.
Gus Rozin mengatakan kebijakan penerapan lima hari sekolah ini berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. Perpres itu mengatur 'hari kerja' yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
Namun, ia menilai aturan ini ditafsir secara liar lantaran kegiatan sekolah dilaksanakan dalam waktu lima hari dengan durasi lebih panjang.
"Di beberapa tempat diterjemahkan pula lima hari sekolah dan sepanjang hari," kata dia.
Idealnya sampai siang hari
Dihubungi terpisah, Gus Rozin mengatakan idealnya sekolah dilaksanakan sejak pagi sampai siang hari. Kemudian, para siswa melanjutkan belajar keagamaan di Taman Pendidikan Alquran (TPQ) atau di madrasah pada sore harinya.
"Misal jam 06.00 sampai jam 13.00 atau jam 07.00 sampai jam 13.00. Intinya berikan waktu anak-anak itu belajar agama sorenya, mempersiapkan karakter mereka di masjid dan TPQ," ujar Gus Rozin, Rabu (20/9).
Ia menjelaskan NU memiliki banyak madrasah dan TPQ yang biasa digunakan sebagai tempat belajar keagamaan bagi anak-anak. Kegiatan ini, lanjutnya, kerap digelar pada siang sampai sore hari.
Gus Rozin menuturkan TPQ dan madrasah ini memiliki peranan penting dalam konteks pemahaman keagamaan yang moderat dan rahmatan lil alamin kepada anak-anak.
"Maka tradisi yang kuat terhadap pengembangan Islam moderat dan pemahaman keagamaan yang benar jangan sampai dihilangkan. Ini akan hilang kalau kita maksakan diri lima hari sekolah yang full day," kata dia.
Menurut Gus Rozin, sekolah lima hari full day sejak pagi sampai sore justru membuat stamina anak-anak terlanjur terkuras. Karena itu, ada kemungkinan anak-anak enggan untuk mengikuti lagi kegiatan keagamaan di TPQ.
"Itu anak misal masuk jam 07.00 sampai jam 15.00 WIB. Dia tak mungkin ikut TPQ. Anak-anak kalau selesai sekolah jam 15.00. Mereka sampai rumah jam 16.00. Sudah lelah. Abis magrib sudah buat PR dan seterusnya," kata dia.
Sumber: Cnnindonesia.com
