Salah satu yang ikut merespon aturan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Tanjungpura Pontianak (UNTAN).
Respon Mahasiswa-mahasiswi UNTAN:
1. Mahasiswa Semester 7: Mendukung Keputusan Kemdikbud
Keyza Rahul Prawinando, mahasiswa Teknik Industri yang diwawancarai pada Rabu (30/8/23) via online, mengatakan turut mengamati sejumlah aspek yang relevan dengan perubahan bahwa skripsi tidak lagi menjadi syarat wajib kelulusan.
Menurutnya, jika dilihat secara makro atau keseluruhan, ia mendukung karena kebijakan bisa memetakan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing program studi.
"Kebijakan ini tampaknya lebih mengakomodasi bagi kebutuhan di masing-masing program studi. Skripsi atau tesis pun mungkin tidak selalu relevan sebagai penentu kemampuan mahasiswa dalam mencapai titik akhir studi mereka," ungkap mahasiswa yang menduduki semester 7 tersebut.
Tentang penerapan kebijakan ini di UNTAN, khususnya di Prodi Teknik Industri, Keyza menyatakan bahwa waktu yang diperlukan mungkin belum dalam waktu dekat. Sebab, menurutnya diperlukan program yang matang agar dapat menggantikan peran skripsi sebagai penilaian akhir.
Namun, ia percaya bahwa jika perubahan ini berhasil diimplementasikan, hal ini tidak akan merendahkan standar pendidikan tinggi.
"Pasti tidak berpengaruh terhadap standar pendidikan tinggi, namun mungkin pasti adanya fase penyesuaian oleh mahasiswa atau orang lain saat seiring berjalannya waktu," jelasnya.
2. Mahasiswa Semester 3: Perlu Adanya Infrastruktur Pendukung
Respon lain datang dari Yuditha Chilva, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan. Ia merasa bahwa penerapan aturan baru ini akan lebih efisien jika suatu universitas telah mampu memberikan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung terkait pengerjaan proyek sebagai pengganti skripsi.
"Menurut saya sendiri, UNTAN bisa saja sudah mulai menerapkan kebijakan ini, dikarenakan juga wilayah Kalimantan yang juga punya banyak potensi besar di beberapa sektor bisa memungkinkan bagi mahasiswa untuk melakukan proyek/penelitian dalam upaya pemerataan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia," ungkapnya.
Mengenai penerapan kebijakan ini di UNTAN, mahasiswi semester 3 itu pun berpendapat bahwa langkah ini sudah bisa dimulai, terutama karena wilayah Kalimantan memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, sehingga penerapan tugas akhir dapat bervariasi.
Dengan kebijakan baru Kemendikbud ini, Yuditha berharap, program studi dan kampus dapat memenuhi fasilitas yang mendukung.
"Harapannya untuk UNTAN berhubungan dengan kebijakan yg baru ini. Semoga UNTAN dapat memberikan fasilitas dan kesempatan lebih lagi pada mahasiswa agar mahasiswa UNTAN dapat menjangkau dan meneliti lebih jauh lagi potensi sumber daya di Indonesia khususnya Kalimantan Barat," tuturnya.
3. Mahasiswa Baru Semester 1: Sedikit Mengurangi Kecemasan
Sementara respon dari mahasiswa baru, terdapat tanggapan yang cukup berbeda terkait aturan ini. Lousie, mahasiswi semester 1 di program studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling UNTAN, berpendapat bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan.Terutama untuk lulusan prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, menurutnya memang penting untuk memiliki keterampilan praktis yang kuat. Dalam hal ini, akan bagus jika tanpa skripsi, mahasiswa bisa mengembangkan keterampilan melalui proyek atau sebagainya.
Selain itu, Lousie juga berpendapat, digantikannya skripsi dengan pengerjaan tugas akhir lain mungkin akan sedikit menghilangkan kecemasan mahasiswa/i.
"Trus banyak ya aku lihat mahasiswa akhir tuh jadi stress ketika mikirin skripsi itu, karena prosesnya kan agak sedikit rumit ya. Bahkan untuk pengajuan judul skripsi aja harus bolak-balik cari judul yang tepat," paparnya.
Mahasiswi semester 1 itu berharap, dengan adanya kebijakan ini, tujuan mahasiswa dalam menggapai cita-citanya dapat dipermudah.
Sumber: detik.com
